.png){kind=logo}
Pemerintah menilai transformasi kelembagaan yang berkelanjutan diperlukan agar birokrasi semakin adaptif, pengelolaan perusahaan negara semakin profesional, serta pelaksanaan program pembangunan menjadi lebih efisien. Melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Danantara Dorong Transformasi BUMN, Target Konsolidasi Menjadi 350 Entitas pada 2027
Pemerintah melalui Danantara menargetkan proses konsolidasi sehingga jumlah entitas BUMN dapat disederhanakan menjadi sekitar 350 perusahaan pada 2027.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur BUMN yang lebih sehat, efisien, dan memiliki daya saing tinggi. Dengan tata kelola yang lebih terintegrasi, perusahaan negara diharapkan semakin fokus menjalankan fungsi strategis dalam mendukung pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah Sampaikan Kemajuan Penyelesaian 108 Persoalan Strategis
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, pemerintah melaporkan telah menyelesaikan 108 persoalan strategis dalam periode sekitar 18 bulan.
Penyelesaian berbagai persoalan tersebut dinilai sebagai hasil dari koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN yang semakin kuat. Pemerintah berharap pola kerja kolaboratif ini dapat terus mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Prabowo Tekankan Penyelesaian Cepat Berbagai Tantangan Ekonomi
Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran kabinet mempercepat penyelesaian berbagai tantangan ekonomi nasional melalui langkah-langkah yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Pemerintah terus mendorong percepatan investasi, peningkatan produktivitas sektor strategis, penyederhanaan regulasi, dan penguatan koordinasi agar kebijakan ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
Penguatan Tata Kelola Anggaran Diarahkan untuk Menekan Kebocoran
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya mencegah kebocoran anggaran negara melalui penguatan sistem pengawasan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara tepat sasaran, efisien, dan transparan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja negara, memperkuat disiplin fiskal, serta memperbesar ruang pembiayaan bagi program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sidang Kabinet Paripurna menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, transformasi BUMN, dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Dengan konsolidasi yang semakin kuat, pemerintah optimistis mampu mempercepat pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
