.png){kind=logo}
Ketika Ketergantungan Menjadi Risiko
Dalam ekonomi global modern, ketergantungan yang berlebihan terhadap satu instrumen sering kali menjadi sumber kerentanan.
Hal itu berlaku tidak hanya bagi energi, pangan, atau rantai pasok industri, tetapi juga terhadap sistem pembayaran internasional.
Selama puluhan tahun, dolar Amerika Serikat menjadi tulang punggung perdagangan dunia. Menurut data Bank for International Settlements (BIS), lebih dari 80 persen transaksi valuta asing global masih melibatkan dolar AS. Tidak ada yang membantah peran sentral mata uang tersebut dalam sistem keuangan internasional.
Namun pengalaman berbagai krisis ekonomi global menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu mata uang dapat menciptakan risiko tambahan bagi negara berkembang, terutama ketika volatilitas pasar meningkat atau likuiditas global mengetat.
Karena itu, banyak negara mulai mengembangkan alternatif yang bukan bertujuan menggantikan dolar, melainkan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi yang berasal dari luar kendali mereka.
Indonesia kini menjadi bagian dari tren tersebut.
Shanghai dan Strategi Baru Indonesia
Kesepakatan yang ditandatangani Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) di Shanghai pada Juni 2026 sesungguhnya merupakan bagian dari transformasi yang lebih besar.
Pembaruan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), perluasan Local Currency Transaction (LCT) hingga mencakup Hong Kong, penguatan mekanisme kliring renminbi, dan pengembangan sistem pembayaran lintas negara merupakan rangkaian kebijakan yang memiliki satu tujuan utama: memperkuat fleksibilitas ekonomi Indonesia.
Dalam bahasa sederhana, Indonesia sedang membangun lebih banyak jalur untuk menjalankan aktivitas ekonomi internasional.
Semakin banyak jalur yang tersedia, semakin kecil risiko ketika salah satu jalur menghadapi gangguan.
Prinsip inilah yang selama ini menjadi dasar penguatan ketahanan ekonomi di banyak negara.
Tiongkok: Mitra Dagang yang Terlalu Besar untuk Diabaikan
Ada alasan kuat mengapa kerja sama ini dilakukan bersama Tiongkok.
Selama lebih dari satu dekade terakhir, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara pada 2025 mencapai sekitar 154,5 miliar dolar AS.
Angka tersebut mencerminkan hubungan ekonomi yang sangat intensif.
Namun ironisnya, sebagian besar transaksi perdagangan tersebut masih harus melalui dolar AS sebagai mata uang perantara.
Artinya, eksportir Indonesia yang menjual barang ke Tiongkok dan importir yang membeli bahan baku dari sana harus menghadapi biaya tambahan akibat konversi mata uang berlapis.
Dalam skala perdagangan yang mencapai ratusan miliar dolar, biaya tersebut tentu tidak kecil.
Dengan penggunaan rupiah dan renminbi secara langsung, sebagian biaya transaksi dapat ditekan, risiko fluktuasi kurs berkurang, dan efisiensi perdagangan meningkat.
Bagi pelaku usaha, efisiensi adalah keuntungan.
Bagi negara, efisiensi berarti daya saing yang lebih kuat.
Pelajaran dari Negara-Negara Lain
Indonesia juga bukan pionir dalam kebijakan ini.
Tiongkok selama beberapa tahun terakhir aktif memperluas penggunaan renminbi dalam perdagangan internasional.
India mengembangkan skema penggunaan rupee untuk transaksi bilateral.
Brasil dan Tiongkok telah membuka mekanisme pembayaran langsung menggunakan mata uang masing-masing.
ASEAN melalui berbagai forum regional juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi kawasan.
Bank Dunia dan IMF dalam sejumlah publikasinya mencatat bahwa penggunaan mata uang lokal dapat membantu negara berkembang mengurangi eksposur terhadap volatilitas eksternal dan meningkatkan efisiensi transaksi.
Artinya, langkah Indonesia bukan kebijakan eksperimental.
Ia merupakan bagian dari arah perubahan yang sedang berlangsung di berbagai kawasan dunia.
Pemerintahan Prabowo dan Agenda Ketahanan Ekonomi
Yang menarik, kerja sama di Shanghai terjadi pada saat pemerintah Indonesia sedang menjalankan agenda besar penguatan ketahanan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas nasional sebagai prioritas pembangunan.
Pemerintah memahami bahwa kedaulatan ekonomi tidak cukup dibangun melalui produksi semata.
Kedaulatan juga membutuhkan sistem keuangan yang lebih resilien terhadap guncangan global.
Karena itu, langkah Bank Indonesia memperluas transaksi mata uang lokal sesungguhnya sejalan dengan agenda pemerintah yang lebih luas.
Jika hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik, maka diversifikasi instrumen transaksi internasional bertujuan memperkuat ketahanan sistem keuangan yang menopang aktivitas ekonomi tersebut.
Keduanya merupakan bagian dari strategi yang saling melengkapi.
Dari Korporasi Besar hingga UMKM
Sering kali kebijakan moneter dianggap jauh dari kehidupan masyarakat.
Padahal dampaknya bisa sangat nyata.
Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement dan perluasan konektivitas QRIS lintas negara membuka peluang bagi lebih banyak pelaku usaha untuk terhubung dengan pasar internasional secara lebih mudah.
Biaya transaksi yang lebih rendah akan membantu eksportir.
Proses pembayaran yang lebih sederhana akan menguntungkan UMKM.
Integrasi sistem pembayaran akan memperkuat konektivitas sektor pariwisata dan perdagangan jasa.
Dengan kata lain, manfaat kerja sama ini tidak berhenti di ruang rapat bank sentral, tetapi berpotensi menjangkau aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ketahanan Dibangun Sebelum Krisis Datang
Kesalahan yang sering terjadi dalam kebijakan publik adalah membangun perlindungan setelah krisis terjadi.
Padahal negara yang kuat adalah negara yang membangun instrumen mitigasi sebelum risiko datang.
Dalam konteks tersebut, pembaruan currency swap, perluasan transaksi mata uang lokal, dan penguatan sistem pembayaran lintas negara harus dilihat sebagai langkah antisipatif.
Kebijakan ini mungkin tidak langsung mengubah nilai tukar rupiah dalam semalam.
Namun ia memperkuat fondasi yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi tekanan global di masa depan.
Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak dibangun oleh satu kebijakan besar, melainkan oleh akumulasi berbagai langkah strategis yang dilakukan secara konsisten.
Kesimpulan
Kerja sama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China di Shanghai menunjukkan bahwa Indonesia semakin proaktif dalam mengelola risiko ekonomi global. Langkah ini bukan tentang memilih antara dolar atau renminbi, melainkan tentang menciptakan lebih banyak opsi untuk menjaga stabilitas dan efisiensi ekonomi nasional.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agenda ketahanan ekonomi tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sektor riil seperti pangan, energi, dan industri, tetapi juga melalui penguatan arsitektur keuangan nasional. Dengan memperluas penggunaan mata uang lokal, memperkuat sistem pembayaran lintas negara, dan meningkatkan fleksibilitas transaksi internasional, Indonesia sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan kompetitif.
.jpeg)
