.png){kind=logo}
Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk "Merajut Perbedaan, Menakar Pentingnya Reformasi Jilid II" yang diselenggarakan DEMA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) bersama BEM se-Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung di Aula H. Anif UINSU itu diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan media sebagai ruang dialog mengenai masa depan demokrasi Indonesia.
Mahasiswa Tekankan Reformasi sebagai Perbaikan Tata Kelola
Presiden Mahasiswa DEMA UINSU, Fathi Farich Hasibuan, menjelaskan bahwa Reformasi Jilid II tidak dimaksudkan sebagai gerakan untuk mengganti pemerintahan, melainkan momentum memperbaiki tata kelola negara agar semakin sesuai dengan prinsip konstitusi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjawab berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, kritik yang disampaikan dalam forum diarahkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sekadar ekspresi penolakan.
Reformasi 1998 Dinilai Membawa Kemajuan, Tetapi Belum Menyelesaikan Semua Tantangan
Dalam paparannya, Dr. Warjio, M.A., Ph.D., dosen Program Doktor FISIP Universitas Sumatera Utara, menyampaikan bahwa Reformasi 1998 telah menghasilkan sejumlah perubahan penting, termasuk berkembangnya demokrasi prosedural, pemilu langsung, dan desentralisasi.
Meski demikian, menurutnya masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diperkuat, seperti penegakan supremasi hukum, peningkatan kualitas demokrasi, independensi lembaga negara, serta efektivitas mekanisme checks and balances. Agenda-agenda tersebut dinilai menjadi bagian dari reformasi yang masih terus berproses.
Pembenahan Sistem Jadi Fokus Reformasi
Dari perspektif hukum, Wakil Sekretaris Jenderal PERADI, TS. Hamonangan Daulay, S.H., M.H., CTLC., CCD., CIRP., menilai bahwa perubahan yang berkelanjutan memerlukan pembenahan terhadap sistem dan kelembagaan.
Ia berpandangan bahwa pergantian figur tanpa disertai reformasi terhadap tata kelola dan regulasi berpotensi membuat persoalan yang sama kembali muncul. Oleh sebab itu, penguatan institusi dan independensi penegakan hukum dipandang sebagai bagian penting dari agenda reformasi.
Gerakan Mahasiswa Didorong Berbasis Kajian
Forum berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas gerakan mahasiswa, masa depan demokrasi, dan arah Reformasi Jilid II.
Para narasumber berpendapat bahwa gerakan mahasiswa akan memiliki dampak yang lebih kuat apabila didukung oleh riset, analisis akademik, konsolidasi organisasi, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat kontribusi mahasiswa dalam proses pembangunan nasional.
Reformasi Jilid II Diposisikan sebagai Policy Change
Sebagai penutup, forum menyepakati bahwa Reformasi Jilid II lebih tepat dipahami sebagai policy change daripada regime change.
Peserta memandang fokus reformasi perlu diarahkan pada penguatan demokrasi, supremasi hukum, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, forum menegaskan bahwa tujuan reformasi adalah mendorong penyempurnaan kebijakan dan institusi negara melalui mekanisme demokrasi, bukan memperuncing konflik politik atau mendorong pergantian pemerintahan.
